Kebakaran di Kantor BPPT Kota Bekasi, Pengunjung Panik

REPORTER : AMSAR-TOP BEKASI

Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi di Jalan Ir. Juanda, Bekasi  Timur Kota Bekasi dilalap si jago merah.  Kejadian kebakaran tersebut terjadi sekitar jam 08.30, Selasa, 27 September 2016.

Namun untung, tak ada korban luka maupun korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut.
Berdasarkan pantauan Top Time, api menghanguskan lantai satu yang merupakan tempat penyimpanan arsip perusahaan.

Hingga berita ini diunggah, belum ada laporan terkait kerugian materi.

Petugas Kantor Pemadam Kebakaran Kota yang datang beberapa saat kemudian nampak sibuk memadamkan api. Warga yang sedang menguruskan perijinan dan ada disekitar lokasi dibuat panik melihat api yang berkobar dengan cepat tersebut.

“Apinya datang tiba-tiba dari ruang belakang. Kami yang sedang mengurus perijinan sangat panik.” kata seorang warga yang enggan menyebutkan nama.

Tak berapa lama, Wali Kota Bekasi,  Rahmat Effendi dan Sekretaris Daerah, Rayendra Sukarmadji langsung meninjau ke lokasi. Belum ada kepastian penyebab kebakaran tersebut.(*)

Kemendikbud Laksanakan Program Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah Pembelajar

Untuk mewujudkan amanat Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 yang mengamanatkan

adanya pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagai aktualisasi dari profesi pendidikan,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melaksanakan Program Guru, Kepala

sekolah, dan Pengawas Sekolah Pembelajar.

Program tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi Guru, Kepala

Sekolah, dan Pengawas Sekolah, baik yang sudah memiliki sertifikat pendidik maupun yang

belum memiliki sertifikat pendidik. Dalam pelaksanaannya didasarkan pada peta kompetensi

yang diperoleh dari pelaksanaan Uji Kompetensi Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah

di seluruh Indonesia. Dari peta kompetensi terebut dapat diketahui kondisi objektifnya saat ini

dan kebutuhan peningkatan kompetensi.

Kegiatan Program Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah Pembelajar dilaksanakan

melalui 3 (tiga) moda, yakni moda tatap muka, moda dalam jejaring (daring) penuh, dan moda

daring kombinasi antara tatap muka dengan daring. Pengembangan materi, infrastruktur

pendukung program, pelaksana pelatihan dilakukan oleh Pusat Pengembangan dan

Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Dalam pelaksanaannya, Kemendikbud

melakukan pelibatan publik dengan melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, asosiasi profesi,

perguruan tinggi, dunia usaha dan dunia industri, organisasi kemasyarakatan, serta orang tua

siswa.

Perwujudan pelaksanaan program guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah pembelajar,

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Kemendikbud bekerjasama

dengan seluruh Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menjalin

kerjasama dalam nota kesepahaman untuk melakukan peningkatan kompetensi guru, kepala

sekolah, dan pengawas sekolah dengan memanfaatkan hasil uji kompetensi.

Salah satu provinsi yang sudah siap melaksanakan program guru, kepala sekolah, dan pengawas

sekolah pembelajar adalah Provinsi DKI.Jakarta. Kesiapan tersebut ditandai dengan

penandatangan nota kesepahaman (MoU/Memorandum of Understanding) antara Kemendikbud

dan pemerintah provinsi DKI Jakarta, yang telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 di kantor Kemendikbud, Jakarta.

Penandatangan nota kesepahaman tersebut dari pihak Kemendikbud diwakili oleh Direktur

Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Sumarna Surapranata. Sedangkan dari pihak

pemerintah provinsi DKI Jakarta diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Sopan Adrianto.

Sumber : Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/http://www.kemdikbud.go.id

Dua Kebijakan Baru dalam Program Sertifikasi Guru Tahun 2016

ilustrasi sertifikat pendidik

Tahun ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menerapkan dua

kebijakan baru dalam program sertifikasi guru melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru

(PLPG). Dua kebijakan baru itu adalah peningkatan batas nilai syarat kelulusan, dan ketentuan

dapat mengulang ujian sertifikasi bagi guru yang tidak lulus ujian.

 

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbud, Sumarna

Surapranata mengatakan, nilai kelulusan guru dalam ujian sertifikasi minimal harus 80 dari total

nilai 100. “Kalau tahun lalu minimal 42 (sudah lulus),” ujarnya di Kantor Kemendikbud, Jakarta,

Jumat (16/9/2016).

 

Ia mengatakan, kebijakan itu diterapkan berdasarkan arahan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy setelah mendapatkan

laporan dari Bank Dunia. Pria yang akrab disapa Pranata itu menjelaskan, Bank Dunia merilis

hasil penelitiannya yang menemukan data bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam

nilai uji kompetensi guru (UKG) antara guru yang sudah tersertifikasi dengan guru yang belum

tersertifikasi.

 

“Karena itu kita tingkatkan batas kelulusannya,” ujar Pranata.

Ia menuturkan, kebijakan baru yang kedua adalah ketentuan bahwa guru yang tidak lulus ujian

sertifikasi dapat mengulang lagi untuk mengikuti ujian, tanpa perlu mengulang PLPG. “Tahun ini

bisa mengulang (ujian), tidak perlu PLPG lagi, cukup belajar mandiri, yang kita gerakkan

sebagai program Guru Pembelajar,” tuturnya.

 

Pranata juga menambahkan, guru cukup mengikuti PLPG sebanyak satu kali. Jika guru tersebut

tidak lulus ujian sertifikasi, maka dapat mengikuti ujian lagi maksimal empat kali tanpa harus

mengulang PLPG. Ujian sertifikasi guru dilaksanakan dua kali dalam satu tahun.

 

“Jadi sistemnya seperti TOEFL. Kalau tidak lulus bisa mengulang lagi di lembaga yang

terakreditasi, dalam hal ini LPTK (Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan). Jadi guru

bebas belajar di mana saja dan dengan siapapun untuk mengulang ujian sertifikasi,” ujarnya.

Menurut Pranata, sosialisasi kebijakan baru program sertifikasi guru itu sudah dilakukan sejak

tahun lalu ke guru-guru dan rektor-rektor PTN yang jadi LPTK. Hal tersebut diakui Rektor

Universitas Negeri Medan, Syawal Gultom.

 

 “Sejak bulan Maret lalu sudah kami sampaikan ke

guru, termasuk kurikulumnya, apa saja yang harus dipelajari,” katanya. Hal senada juga

diungkapkan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, Rochmat Wahab. “Karena sudah jadi

konvensi bersama, akan kita jalankan,” ujarnya.

 

PLPG tahun 2016 akan diselenggarakan mulai Oktober 2016, dan diharapkan kelulusan guru-

guru peserta PLPG 2016 akan rampung pada Desember 2016. Tahun ini PLPG akan diikuti

69.259 guru, baik yang diangkat sebelum tahun 2005, maupun setelah tahun 2005.

 

  (Desliana Maulipaksi/http://www.kemdikbud.go.id)

KOTA BEKASI MENUJU SMART CITY

REPORTER : AMSAR-TOP BEKASI

Kepala Bidang Perencanaan Tata Ruang Dinas Tata Kota Bekasi, Erwin Guwinda

Konsep Bekasi Smart City (BSC) yang tengah dijalankan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dinilai bisa menjadi solusi permasalahan yang ada seperti kemacetan, meningkatnya kebutuhan energi, air bersih, transportasi, kesehatan, serta meningkatnya masalah lingkungan, sosial dan keamanan.

“Pada prinsipnya, konsep Smart City ini memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan publik.” kata Kepala Bidang Perencanaan Tata Ruang Dinas Tata Kota Bekasi, Erwin Guwinda kepada wartawan, Jumat, 23 September di Bekasi.

Erwin mengatakan, program Smart City atau kota cerdas untuk mewujudkan pelayanan publik yang maksimal melalui berbagai aplikasi. Menurutnya, dengan berbagai aplikasi penunjang Smart City yang digunakan, diharapkan mampu memangkas alur birokrasi di Kota Bekasi yang terlalu panjang. “Penerapan program smart city ini mendorong percepatan dan pencapaian visi misi Kota Bekasi melalui perkuatan program dan kegiatan pembangunan.” kata Erwin

Bukan hanya itu, penyediaan layanan smart city ini juga untuk mendukung kinerja pemerintah dan kualitas layanan yang diselaraskan dengan prilaku dan budaya masyarakat. “Saat ini kita masih dalam proses penyempurnaan, yang selama ini program smart city masih sering dibilang belum smart,” kata dia.

Untuk pencapaian sasaran Smart City lanjut Erwin, pihaknya masih mengintegrasikan antar Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) guna memudahkan tiap kebutuhan bagi masyarakat dapat di akses melalui Smart City.  Meski menurutnya integrasi tiap SKPD masih menjadi kendala dalam proses menuju Kota pintar, “Kendalanya masih tentang integrasi antar SKPD, salah satu contoh mulai dari pendataan yang dibutuhkan untuk disajikan pada program Smart City yang disajikan melalui aplikasi untuk masyarakat,” kata Erwin.

Namun demikian, kata dia program Smart City Pemkot Bekasi tidak akan berjalan efektif tanpa ada dukungan semua pihak, “Semua elemen masyarakat, baik antar SKPD, CSR, dan Swasta harus berperan serta memahami apa itu Smart City,” ulasnya.

Erwin juga menambahkan, dia mengaku ketidakpahaman tentang Smart City masih terkendala tidak hanya ditengah masyarakat, tapi juga masih ditingkat Kelurahan dan Kecamatan tentang bagaimana mengintegrasikan program tersebut. “Meski kita pernah memberikan pemahaman tentang Smart City, masih banyak yang belum paham secara menyeluruh, baik itu Lurah maupun Camat, karena pemahaman itu berproses,” imbuhnya.

Program Smart City yang menelan anggaran Rp 800 juta dari APBD 2016 itu  diharapkan dapat segera rampung meski tidak target dalam program tersebut. Ia berharap program Smart City ini bisa maksimal dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat Kota Bekasi.(*)

Wartawan Pertanyakan Transparansi Anggaran Publikasi Humas Pemkot Bekasi

Suasana cofffe Morning Pemkot Bekasi, Rabu, 21 September 2016

Suasana cofffe Morning Pemkot Bekasi, Rabu, 21 September 2016

REPORTER : AMSAR-TOP BEKASI

 

Kritikan terkait transparansi anggaran publikasi yang dikelola oleh bagian Humas Pemkot Bekasi ini mengemuka pada saat acara coffee morning antara walikota Bekasi, wakil Walikota, kepala SKPD dan wartawan yang bertugas di kota Bekasi, Rabu, 21 September 2016 pagi.

Seorang wartawan lokal bertanya kepada walikota Bekasi terkait banyaknya media massa yang tidak pernah mendapatkan order penayangan iklan layanan dan advertorial dari Humas Pemkot.

" Berapa sih anggaran untuk iklan dan advertorial di Pemkot Bekasi?  Karena ada banyak media yang tidak kebagian. Kami berharap, semua media massa yang eksis di Bekasi bisa diberikan ruang untuk bekerjasama dalam mensosialisasikan program-program Pemkot Bekasi.” Kata wartawan dari salah satu media online tersebut.

Menanggapi pertanyaan ini, walikota Bekasi, Rahmat Effendi  langsung meminta Kepala Bagian Humas Pemkot Bekasi, Moh Jufri, untuk menjawab pertanyaan wartawan tadi. “Silahkan dijelaskan pak Kabag Humas!” Kata walikota kepada bawahannya tersebut.

Kepala Bagian Humas Pemkot Bekasi, Moh Jufri  langsung memberikan penjelasan terkait anggaran publikasi yang dikelolanya. Dia mengaku bahwa anggaran Humas sangat minim yaitu sebesar Rp 900 juta per tahun. Sehingga tidak semua media massa bisa terakomodir bekerjasama dalam penayangan iklan dan advertorial tersebut. "Kita butuh lebih banyak dana lagi untuk bisa mengakomodir teman-teman media." Kata Jufri.

Jufri pun berharap pada tahun anggaran 2017 nanti, anggaran yang dikelolanya bisa bertambah agar bisa mengakomodir kerjasama dengan semua media yang eksis di Bekasi.

Seusai acara tersebut, Awak Media mengkonfirmasi kejelasan pertanyaan Seorang Wartawan lokal itu pada Jufri diruang kerjanya.

Dia juga membantah isu miring yang berkembang terkait diskriminasi perlakuan terdapat wartawan. "Semua media sama dan tidak ada yang dianaktirikan. Masalahnya adalah mengenai minimnya anggaran," Tegasnya.

Menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan wartawan tersebut, Walikota juga  meminta agar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bekasi untuk mengkaji perubahan anggaran Humas menyangkut kerjasama dengan media.(*)

Pasangan Neneng Yes Resmi Mendaftar ke KPUD Bekasi

REPORTER : MADRAWI-TOP JABAR

Cikarang- Pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Bekasi periode 2017-2022, Dr.Hj. Neneng Hasanah Yasin dan Eka Supriatmaja SH resmi mendaftar ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Bekasi, Rabu, 21 September 2016.

Pendaftaran pasangan Neneng Yes ini dilakukan setelah pada pagi harinya melaksanakan deklarasi yang dihadiri sekitar 15 ribu massa. Dalam  deklarasi yang bertempat di lapangan kecamatan Pebayuran nampak hadir beberapa tokoh partai pengusung diantaranya,  Agun Gunadjar Sudarsa (DPP Golkar), H.Dedi Mulyadi (ketua DPD Golkar Jabar) dan beberapa tokoh partai lainnya.

Usai melaksanakan acara deklarasi pasangan Neneng Yes ini dengan diiringi belasan ribu pendukungnya tersebut bergerak menaiki kereta kencana dari Pebayuran menuju kantor KPUD Bekasi. 

“Dari Pebayuran, iring-iringan pasangan Neneng  Yes mengarah ke Kp. Malereng kecamatan Kedung Waringin dan turun di Malereng, kemudian dengan  kereta kencana sekitar jam  pukul 11.00 langsung mendaftar ke KPUD Bekasi. “ Kata salah satu tim sukses Neneng Yes, Budiarta kepada wartawan Top Bekasi, Madrawi, Rabu, 21 September 2016 disela-sela acara pendaftaran.(*)