Kemendikbud Laksanakan Program Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah Pembelajar

Untuk mewujudkan amanat Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 yang mengamanatkan

adanya pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagai aktualisasi dari profesi pendidikan,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melaksanakan Program Guru, Kepala

sekolah, dan Pengawas Sekolah Pembelajar.

Program tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi Guru, Kepala

Sekolah, dan Pengawas Sekolah, baik yang sudah memiliki sertifikat pendidik maupun yang

belum memiliki sertifikat pendidik. Dalam pelaksanaannya didasarkan pada peta kompetensi

yang diperoleh dari pelaksanaan Uji Kompetensi Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah

di seluruh Indonesia. Dari peta kompetensi terebut dapat diketahui kondisi objektifnya saat ini

dan kebutuhan peningkatan kompetensi.

Kegiatan Program Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah Pembelajar dilaksanakan

melalui 3 (tiga) moda, yakni moda tatap muka, moda dalam jejaring (daring) penuh, dan moda

daring kombinasi antara tatap muka dengan daring. Pengembangan materi, infrastruktur

pendukung program, pelaksana pelatihan dilakukan oleh Pusat Pengembangan dan

Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Dalam pelaksanaannya, Kemendikbud

melakukan pelibatan publik dengan melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, asosiasi profesi,

perguruan tinggi, dunia usaha dan dunia industri, organisasi kemasyarakatan, serta orang tua

siswa.

Perwujudan pelaksanaan program guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah pembelajar,

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Kemendikbud bekerjasama

dengan seluruh Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menjalin

kerjasama dalam nota kesepahaman untuk melakukan peningkatan kompetensi guru, kepala

sekolah, dan pengawas sekolah dengan memanfaatkan hasil uji kompetensi.

Salah satu provinsi yang sudah siap melaksanakan program guru, kepala sekolah, dan pengawas

sekolah pembelajar adalah Provinsi DKI.Jakarta. Kesiapan tersebut ditandai dengan

penandatangan nota kesepahaman (MoU/Memorandum of Understanding) antara Kemendikbud

dan pemerintah provinsi DKI Jakarta, yang telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 di kantor Kemendikbud, Jakarta.

Penandatangan nota kesepahaman tersebut dari pihak Kemendikbud diwakili oleh Direktur

Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Sumarna Surapranata. Sedangkan dari pihak

pemerintah provinsi DKI Jakarta diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Sopan Adrianto.

Sumber : Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/http://www.kemdikbud.go.id