Wartawan Pertanyakan Transparansi Anggaran Publikasi Humas Pemkot Bekasi

Suasana cofffe Morning Pemkot Bekasi, Rabu, 21 September 2016

Suasana cofffe Morning Pemkot Bekasi, Rabu, 21 September 2016

REPORTER : AMSAR-TOP BEKASI

 

Kritikan terkait transparansi anggaran publikasi yang dikelola oleh bagian Humas Pemkot Bekasi ini mengemuka pada saat acara coffee morning antara walikota Bekasi, wakil Walikota, kepala SKPD dan wartawan yang bertugas di kota Bekasi, Rabu, 21 September 2016 pagi.

Seorang wartawan lokal bertanya kepada walikota Bekasi terkait banyaknya media massa yang tidak pernah mendapatkan order penayangan iklan layanan dan advertorial dari Humas Pemkot.

" Berapa sih anggaran untuk iklan dan advertorial di Pemkot Bekasi?  Karena ada banyak media yang tidak kebagian. Kami berharap, semua media massa yang eksis di Bekasi bisa diberikan ruang untuk bekerjasama dalam mensosialisasikan program-program Pemkot Bekasi.” Kata wartawan dari salah satu media online tersebut.

Menanggapi pertanyaan ini, walikota Bekasi, Rahmat Effendi  langsung meminta Kepala Bagian Humas Pemkot Bekasi, Moh Jufri, untuk menjawab pertanyaan wartawan tadi. “Silahkan dijelaskan pak Kabag Humas!” Kata walikota kepada bawahannya tersebut.

Kepala Bagian Humas Pemkot Bekasi, Moh Jufri  langsung memberikan penjelasan terkait anggaran publikasi yang dikelolanya. Dia mengaku bahwa anggaran Humas sangat minim yaitu sebesar Rp 900 juta per tahun. Sehingga tidak semua media massa bisa terakomodir bekerjasama dalam penayangan iklan dan advertorial tersebut. "Kita butuh lebih banyak dana lagi untuk bisa mengakomodir teman-teman media." Kata Jufri.

Jufri pun berharap pada tahun anggaran 2017 nanti, anggaran yang dikelolanya bisa bertambah agar bisa mengakomodir kerjasama dengan semua media yang eksis di Bekasi.

Seusai acara tersebut, Awak Media mengkonfirmasi kejelasan pertanyaan Seorang Wartawan lokal itu pada Jufri diruang kerjanya.

Dia juga membantah isu miring yang berkembang terkait diskriminasi perlakuan terdapat wartawan. "Semua media sama dan tidak ada yang dianaktirikan. Masalahnya adalah mengenai minimnya anggaran," Tegasnya.

Menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan wartawan tersebut, Walikota juga  meminta agar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bekasi untuk mengkaji perubahan anggaran Humas menyangkut kerjasama dengan media.(*)