REPORTER : AMSAR-TOP BEKASI
DPRD Kota Bekasi, Selasa, 16 Agustus
2016 menggelar Sidang Paripurna Istimewa HUT RI ke-71 dengan agenda utama
mendengarkan pidato kenegaraan presiden di ruang sidang paripurna DPRD Kota
Bekasi.
Menariknya,
pada saat agenda mendengarkan pidato presiden berlangsung, beberapa Pegawai
Negeri Sipil (PNS) yang hadir nampak asyik berpoto selfie. Ada juga beberapa
orang nampak sibuk memainkan handpone
selularnya.
Kelakuan
beberapa peserta ini mendapat kritikan salah satu penggiat sosial di Bekasi, Tohom
Sihombing, yang juga hadir dalam acara
tersebut.
“Saya
melihat ada beberapa oknum PNS yang
hanya sibuk foto-foto selfie dan bermain HP, saat yang lainnya fokus dan serius
menyimak pidato Presiden Jokowi. Mereka seakan tak mau disiplin menyimak pidato
kenegaraan tersebut.” kata Tohom.
Lebih
lanjut Tohom mengatakan, seharusnya dalam acara yang begitu penting, terlebih
lagi dalam sebuah sidang paripurna, seluruh yang hadirin bisa fokus mendengar
dan menyimak pidato kenegaraan yang disampaikan.
“Secara
etika saya sangat menyayangkan yang dilakukan oleh beberapa oknum pegawai
tersebut. Seharusnya mereka memberi contoh yang baik.” kata Tohom.
Ketika
dimintai tanggapannya oleh wartawan terkait adanya beberapa pegawai yang tidak
fokus mendengarkan pidato kenegaraan presiden, Walikota Bekasi, Rahmat Effendi
hanya menjawab singkat.
“Itu
biasa, itu masalah karakter saja”, katanya.
Dalam Sidang Paripurna Istimewa yang
dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Bekasi, Tumai, turut dihadiri pula oleh segenap
unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida), mulai dari Wali Kota Bekasi Rahmat
Effendi, Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu, Kepala Polresta, Kepala Kejaksaan
Negeri, Komandan Distrik Militer (Dandim) 0507, anggota DPRD Kota Bekasi.
Selain itu juga hadir LSM, Ormas, wartawan dan tamu undangan lainnya.
“Pembangunan fisik saja belum cukup untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan Nasional. Sumber daya manusia harus dipercepat sehingga Indonesia tidak hanya menjadi penonton,” ujar Joko Widodo.
Presiden RI juga membahas beberapa hal
lain, diantaranya terkait terorisme, peningkatan kesejahteraan guru-guru di
daerah terpencil dan perbatasan, kebijakan ekonomi, serta terkait beberapa
kebijakan usang yang harus dipangkas.(*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar